Surabaya, gantaranews.id – Sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya menuai sorotan setelah dinilai belum memberikan keterbukaan informasi terkait dugaan keracunan massal yang menimpa sekitar 200 siswa dari 11 sekolah usai mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Insiden yang terjadi pada Senin (11/5/2026) itu diduga berkaitan dengan menu daging krengsengan yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Dupak Madya No. 11A, Kecamatan Bubutan, Surabaya.
Kasus tersebut dengan cepat menjadi perhatian publik hingga menarik atensi pemerintah pusat. Bahkan, Menteri Natalius Pigai turun langsung ke Surabaya untuk memastikan penanganan para korban berjalan optimal.
Dalam kunjungannya pada Rabu (13/5/2026), Pigai meninjau lokasi dapur SPPG yang diduga menjadi sumber persoalan, kemudian melanjutkan kunjungan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) IBI Surabaya, tempat sejumlah korban menjalani perawatan.
Di hadapan pasien dan keluarga korban, Pigai menegaskan bahwa dapur penyedia makanan tersebut tidak akan kembali digunakan untuk mendistribusikan makanan dalam Program MBG.
“Tidak akan lagi dimasak oleh dapur yang sama,” tegas Pigai saat berdialog dengan salah satu pasien.
Di tengah besarnya perhatian publik, justru muncul pertanyaan mengenai keterbukaan informasi dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
Upaya konfirmasi terkait Sanitasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan Program MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan hingga kini belum memperoleh jawaban resmi.
Padahal, seluruh persyaratan administrasi yang diminta Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan disebut telah dipenuhi oleh pihak yang mengajukan permohonan informasi.
Seorang pegawai Dinas Kesehatan Surabaya bernama Wahid mengaku belum dapat memberikan dokumen maupun informasi yang diminta karena belum memperoleh arahan dari pimpinan.
“Belum bisa ngasih informasi karena belum ada perintah dari Kabidnya,” ujar Wahid, pada Senin (6/7/2026).
Ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan petugas di bagian Kesehatan Lingkungan (Kesling) melalui telepon.
“Mas, belum ada perintah dari pimpinan kita dan kita nggak berani publis,” kata Wahid menirukan penjelasan rekannya di Kesling.
Menurutnya, publikasi informasi tersebut masih menunggu instruksi dari Kepala Bidang Kesehatan maupun Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
“Belum ada perintah dari Ibu Kabid Kesehatan (Ibu Kartika) atau dari Kadis Kesehatan (dr. Billy),” pungkasnya.
Belum dibukanya hasil uji laboratorium dan dokumen pendukung terkait dugaan keracunan massal ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penanganan kasus yang telah menyita perhatian nasional.
Sejumlah pihak menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik, terlebih peristiwa tersebut melibatkan ratusan siswa dan berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Kesehatan Kota Surabaya belum memberikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan laboratorium maupun alasan belum dipublikasikannya dokumen yang diminta. (Why)
