Diskop UKM Jatim dan DPRD Situbondo Perkuat Kolaborasi Pengembangan UMKM Digital

banner 468x60

Surabaya, Gantaranews.id – Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya melalui digitalisasi pemasaran, peningkatan kualitas produk, dan perluasan akses pembiayaan. Hal tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo bersama Sekretariat DPRD dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo di Galeri Batik Dekranasda Jawa Timur, Rabu (14/10/2026).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Djaenur Ridoh, mengatakan kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari program dan inovasi pemberdayaan UMKM yang dikembangkan Pemprov Jatim. Hasil koordinasi diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus belajar mengenai inovasi pengembangan UMKM di Jawa Timur. Harapannya, berbagai pengalaman dan program yang kami peroleh dapat menjadi referensi untuk memperkuat UMKM Situbondo, dengan dukungan pembinaan dan sinergi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten,” ujarnya.

Salah satu program yang diperkenalkan Diskop UKM Jatim adalah Serangan Gabungan Pembinaan dan Pendampingan (SERGAPP), yang mengintegrasikan layanan pembinaan dengan melibatkan berbagai pihak. Ketua Tim Kerja Organisasi dan Tatalaksana Diskop UKM Jatim, Ollan Hardlan, menjelaskan bahwa program tersebut antara lain memfasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta membuka akses terhadap pembinaan legalitas usaha, fasilitasi merek, sertifikasi halal, dan pembiayaan.

Bacaan Lainnya

Pada 2026, SERGAPP dilaksanakan enam kali di kabupaten/kota, dengan fasilitasi penerbitan sekitar 50 NIB dalam setiap kegiatan. Pelaksanaannya juga melibatkan TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Pada 2027, program tersebut direncanakan menjangkau 20 lokasi untuk memperluas layanan pendampingan bagi pelaku UMKM.

Selain legalitas dan pembinaan, penguatan pemasaran menjadi salah satu fokus pengembangan UMKM. Ketua Tim Kerja Pengembangan Informasi dan Wirausaha Diskop UKM Jatim, Danang Sujud Setiawan, memperkenalkan Galeri Batik Jatim sebagai sarana promosi produk batik serta makanan dan minuman unggulan dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.

Diskop UKM Jatim juga memfasilitasi pembuatan video promosi produk melalui Millennial Job Center (MJC) serta pelatihan pemanfaatan Canva AI untuk mendukung pembuatan desain promosi secara mandiri. Fasilitas tersebut diharapkan membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas materi pemasaran dan menyesuaikan strategi promosi dengan perkembangan teknologi.

Ketua Tim Kerja Pengembangan Jaringan dan Kerja Sama Pemasaran Diskop UKM Jatim, Sri Andayani, memaparkan strategi promosi melalui saluran luring dan daring. Promosi secara langsung dilakukan melalui Galeri Batik Jatim, fasilitas Dekranasda, dan Pop Up Market berupa bazar kuliner yang diselenggarakan setiap dua minggu sekali.

Sementara itu, pemasaran digital dilakukan melalui siaran langsung TikTok setiap hari pukul 12.00–13.00 WIB, pemanfaatan coworking space dan studio podcast, serta katalog produk melalui situs Beranda Jawa Timur. Promosi juga menjangkau sejumlah outlet, di antaranya VIP Bandara Juanda, Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Indrapura, dan Terminal 2 Bandara Juanda melalui kerja sama dengan pengusaha dari Bali. Kemitraan dengan program One Pesantren One Product (OPOP) dan RRI turut mendukung perluasan pemasaran produk UMKM.

Dari sisi pembiayaan, Ketua Tim Kerja Fasilitasi Permodalan Diskop UKM Jatim, Dewanta Pramayudha, menjelaskan sejumlah skema yang dapat dimanfaatkan UMKM dan koperasi. Salah satunya adalah program Prokesra, berupa fasilitas kredit usaha mikro hingga Rp10 juta dengan subsidi bunga sehingga bunga yang ditanggung penerima menjadi tiga persen per tahun, sesuai ketentuan program. Selain itu, tersedia fasilitas Dana Bergulir (Dagulir) dan fasilitasi pembiayaan koperasi melalui Satgas LPDB Kementerian Koperasi, termasuk bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dewanta menekankan bahwa akses pembiayaan perlu diimbangi dengan kesiapan usaha dan pengelolaan keuangan yang baik. Penyusunan laporan keuangan dan rencana bisnis secara tertib menjadi bagian penting agar pelaku usaha dapat mengidentifikasi kebutuhan modal sekaligus mempersiapkan persyaratan yang diperlukan lembaga keuangan.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Abdur Rahman, menyoroti kebutuhan pendampingan teknis pemasaran digital serta solusi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang terkendala persyaratan kredit. Menanggapi hal itu, Diskop UKM Jatim memaparkan berbagai fasilitas pembinaan dan pembiayaan yang dapat dipelajari lebih lanjut sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah.

Dari pihak Pemkab Situbondo, Plt. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, Priyo Handoko, memaparkan sejumlah upaya pengembangan UMKM lokal. Salah satunya melalui fitur Punya Situbondo yang bekerja sama dengan layanan ojek daring untuk memasarkan produk kuliner unggulan. Pemerintah daerah juga melakukan verifikasi data UMKM dan telah mencatat sekitar 40.000 unit usaha tervalidasi berdasarkan lokasi sebagai dasar penyusunan program pembinaan.

Pemkab Situbondo turut mengaktifkan Rumah Kemasan untuk meningkatkan kualitas produk serta mengembangkan komoditas lokal, seperti daun singkong, petai, kemiri, dan filet ikan lele yang berpotensi dipasarkan ke luar daerah maupun pasar ekspor. Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan pemanfaatan aset yang tidak terpakai sebagai pusat promosi UMKM.

Dalam sesi diskusi, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Situbondo, Muzammil Daman Huri, mengusulkan agar batik khas daerah, termasuk Batik Coret atau Batik Ciprat karya komunitas difabel serta Batik Maronggi, mendapat kesempatan promosi melalui Galeri Batik Jatim. Sri Andayani menyambut baik usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa produk lokal dapat diajukan melalui mekanisme kurasi dengan melengkapi katalog dan profil produk untuk dipertimbangkan dalam sarana promosi yang tersedia.

Pembahasan juga mencakup pengembangan wirausaha baru melalui fasilitas East Java Super Corridor (EJSC) di sejumlah Bakorwil, termasuk Jember. Fasilitas berupa coworking space, pendampingan mentor, dan dukungan Millennial Job Center dapat dimanfaatkan generasi muda, termasuk siswa SMK, untuk mengembangkan keterampilan dan merintis usaha.

Melalui koordinasi tersebut, Diskop UKM Jatim dan Pemkab Situbondo diharapkan dapat menindaklanjuti peluang kerja sama dalam promosi produk lokal, peningkatan keterampilan pemasaran, fasilitasi legalitas usaha, pembinaan wirausaha baru, dan akses pembiayaan. Sinergi ini diharapkan memperkuat kapasitas UMKM daerah agar semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. (red)

Pos terkait