Kediri Kota GantaraNews.id — Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri menjadi sorotan. Tim investigasi media mempertanyakan keterbukaan pihak sekolah mengenai sumber, perencanaan, penggunaan, realisasi, serta pertanggungjawaban dana pendidikan, termasuk adanya dokumen pembayaran daftar ulang yang diperlihatkan kepada tim.
Investigasi dan permintaan klarifikasi dilakukan pada Selasa (18/8/2026) siang di SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri, Jalan Slamet Riyadi Nomor 66, Kota Kediri. Sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan swasta dengan NPSN 20534407.
Dalam proses investigasi, tim media membawa serta dokumen berupa surat daftar ulang salah seorang siswa yang telah diterima dan bersekolah di SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri. Dokumen tersebut, berdasarkan keterangan tim investigasi, tertanggal 15 Juni 2026 dan tercantum atas nama serta tanda tangan Kepala SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri, Totok Dwi Purnomo.
Dalam dokumen yang diperlihatkan kepada tim investigasi tersebut, tercantum nominal pembayaran daftar ulang sebesar lebih dari Rp2 juta. Dokumen itu disebut berasal dari salah satu narasumber siswa yang saat ini telah masuk dan bersekolah di SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri.
Keberadaan dokumen tersebut menjadi salah satu dasar tim investigasi untuk meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak sekolah. Pertanyaan yang diajukan bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan untuk memperoleh kejelasan mengenai pos penerimaan, peruntukan pembayaran, mekanisme pencatatan, serta hubungan antara penerimaan dari peserta didik dengan pengelolaan anggaran pendidikan di sekolah.
Tim investigasi menilai diperlukan penjelasan yang terbuka agar publik dapat memahami secara jelas alur pengelolaan dana pendidikan di lingkungan sekolah, termasuk apabila terdapat pembayaran daftar ulang atau pungutan lain yang dibebankan kepada peserta didik.
Kedatangan awak media sendiri bertujuan memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana BOS/BOSP, termasuk sumber dan besaran anggaran, perencanaan penggunaan, realisasi, hingga mekanisme pertanggungjawabannya.
Namun, dalam proses permintaan keterangan tersebut, wartawan tidak bertemu secara langsung dengan Kepala SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri, Totok Dwi Purnomo. Komunikasi dengan pihak sekolah dilakukan melalui seorang koordinator yang dikenal dengan panggilan Fara.
Pihak media telah menjelaskan bahwa kedatangan tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi dan klarifikasi mengenai pengelolaan dana pendidikan. Dalam komunikasi tersebut, pihak humas sekolah disebut sempat menanggapi kedatangan media dengan anggapan bahwa wartawan datang untuk meminta uang.
Alasan kordinator media fara Dari sekolah pawiyatan Dhoho Kepala sekolah tidak bisa di temui Di Sebabkan banyak sekali media yang datang ke sekolah Hanya ujung ujungnya minta uang, Dan ini wewenang Kordinator , buat apa adanya kordinator media kalau saya tidak bisa menangani tamu dari media mana saja Yang Datang, bahwa sanya media yang datang serta menulis di buku tamu Semua di berikan uang, Awal pembicaraan Fara menyatakan semua rata Rata tidak di berikan uang. Team media ingin mem foto buku tamu tetapi tidak di perbolehkan kordinator media dengan nama Fara.Di sinyalir Dugaan hanya dua media yang bisa Ditemui di temui dengan Kepala Sekolah Pawiyatan Daha 1.
Pernyataan tersebut juga membutuhkan klarifikasi dari pihak sekolah agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda mengenai tujuan kedatangan tim investigasi.
Dokumen Daftar Ulang Menjadi Bagian dari Permintaan Klarifikasi
Dokumen daftar ulang bertanggal 15 Juni 2026 tersebut menjadi salah satu bahan yang hendak diklarifikasi kepada pihak sekolah. Tim investigasi ingin mengetahui secara jelas dasar pembayaran, rincian nominal lebih dari Rp2 juta, peruntukan dana, serta bagaimana penerimaan tersebut dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah.
Tim juga mempertanyakan apakah pembayaran tersebut merupakan bagian dari ketentuan daftar ulang yang telah ditetapkan sekolah dan bagaimana mekanisme informasinya kepada orang tua atau peserta didik.
Hal tersebut penting untuk mendapatkan penjelasan secara utuh. Sebab, adanya dokumen pembayaran tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Diperlukan keterangan resmi dari pihak sekolah serta pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk mengetahui status dan peruntukan dana tersebut.
Pertanyaan Utama: Transparansi Dana BOSP
Persoalan yang menjadi perhatian tim investigasi bukan semata-mata hubungan antara sekolah dengan media. Fokus utamanya adalah transparansi pengelolaan dana pendidikan dan keterbukaan informasi kepada pihak yang berkepentingan, termasuk peserta didik, orang tua, komite sekolah, serta masyarakat.
Tim investigasi mempertanyakan bagaimana perencanaan anggaran dilakukan, dari mana sumber penerimaan berasal, bagaimana setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat, untuk apa dana tersebut digunakan, serta bagaimana bentuk pertanggung jawabannya.
Pertanyaan tersebut juga mencakup posisi pembayaran daftar ulang yang tercantum dalam dokumen yang dibawa tim investigasi. Apakah pembayaran tersebut masuk sebagai penerimaan sekolah, digunakan untuk kebutuhan tertentu, atau memiliki mekanisme pengelolaan tersendiri, merupakan hal yang perlu dijelaskan oleh pihak yang berwenang.
Dengan demikian, pertanyaan “dana BOSP ke mana” dalam konteks investigasi ini bukanlah kesimpulan bahwa dana tersebut telah disalahgunakan. Pertanyaan tersebut merupakan permintaan penjelasan mengenai alur, peruntukan, pencatatan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan agar dapat diketahui secara terang oleh publik.
Kepala Sekolah Belum Memberikan Klarifikasi Langsung
Dalam permintaan keterangan pada Selasa (18/8/2026) siang tersebut, Kepala SMK Pawyatan Daha 1 Kediri, Totok Dwi Purnomo, disebut belum memberikan penjelasan secara langsung kepada wartawan.
Akibatnya, sejumlah pertanyaan yang diajukan tim investigasi, termasuk mengenai dokumen daftar ulang tertanggal 15 Juni 2026, nominal pembayaran lebih dari Rp2 juta, serta pengelolaan dana BOS/BOSP, belum memperoleh jawaban langsung dari kepala sekolah.
Informasi yang diperoleh media masih membutuhkan klarifikasi dari pihak sekolah agar pemberitaan dapat menyajikan gambaran secara berimbang.
Publik Berhak Mendapat Informasi yang Jelas
Pengelolaan dana pendidikan pada dasarnya membutuhkan administrasi yang tertib, transparansi, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen perencanaan, penerimaan, penggunaan, dan realisasi anggaran menjadi bagian penting untuk menjelaskan bagaimana dana pendidikan dikelola.
Karena itu, pihak sekolah diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai seluruh komponen anggaran yang dipertanyakan, termasuk status pembayaran daftar ulang yang tercantum dalam dokumen yang diperlihatkan tim investigasi.
Jika pembayaran tersebut memiliki dasar dan mekanisme yang sah, penjelasan serta dokumen pendukung dapat membantu masyarakat memahami peruntukannya. Sebaliknya, apabila terdapat hal yang memerlukan evaluasi, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan sesuai kewenangan.
Menunggu Hak Jawab dan Klarifikasi Sekolah
Hingga berita ini disusun, rincian mengenai besaran dana BOS/BOSP yang diterima SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri, penggunaan dan realisasi anggaran, pertanggungjawaban dana, serta penjelasan mengenai pembayaran daftar ulang lebih dari Rp2 juta yang tercantum dalam dokumen tertanggal 15 Juni 2026 belum diperoleh secara lengkap dari pihak sekolah.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala SMK Pawyatan Daha 1 Kediri, pihak yayasan, komite sekolah, maupun pihak terkait lainnya.
Klarifikasi tersebut penting, terutama untuk menjelaskan apakah pembayaran daftar ulang yang tercantum dalam dokumen merupakan komponen biaya yang telah ditetapkan sekolah, bagaimana mekanisme pencatatannya, serta untuk apa dana tersebut diperuntukkan.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri maupun individu tertentu. Dokumen dan informasi yang diperoleh tim investigasi digunakan sebagai bahan untuk meminta klarifikasi dan memastikan adanya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana pendidikan.
Tim investigasi juga menegaskan bahwa keberadaan dokumen pembayaran tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Kesimpulan mengenai benar atau tidaknya suatu dugaan harus didasarkan pada klarifikasi pihak sekolah, dokumen pendukung, serta pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
PESAN/HIMBAUAN:
Pengelolaan dana pendidikan diharapkan dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Orang tua, peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat juga diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai berbagai pembiayaan pendidikan.
Apabila terdapat perbedaan informasi atau persoalan dalam pengelolaan dana pendidikan, masyarakat sebaiknya menempuh mekanisme klarifikasi dan pengawasan melalui jalur yang sesuai, dengan tetap mengedepankan bukti dan asas praduga tak bersalah.( Imam Korwil Jatim)
