Foto di unggah 01/12/24 by is Kritik PC IMM Surabaya: Narasi Politik Jangan Rusak Reformasi Polri
Gantaranews.id Surabaya, 1 Desember 2024 – Wacana pengembalian Polri di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dilontarkan oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus,
memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Surabaya menilai bahwa wacana ini tidak hanya bertentangan dengan semangat reformasi,
tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ketua Umum PC IMM Surabaya, Ramadhani Jaka Samudra, menyatakan bahwa pemisahan Polri dari TNI merupakan salah satu hasil reformasi paling fundamental yang harus dijaga.
Ia menekankan bahwa upaya untuk mengubah kembali struktur ini adalah langkah mundur yang akan mencederai independensi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.
Narasi politik yang tidak mendidik seperti ini hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Polri dan mengancam stabilitas demokrasi.
Reformasi telah memberikan kita pilar-pilar penting, salah satunya pemisahan Polri dari TNI, yang tidak boleh diganggu gugat,” tegas Ramadhani.
Pemisahan Polri dari TNI: Tonggak Reformasi yang Krusial
Ramadhani mengingatkan bahwa pemisahan Polri dari TNI telah dimulai sejak era Presiden B,J. Habibie melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999.
Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002.
Keputusan tersebut memberikan keleluasaan bagi Polri untuk fokus pada pelayanan publik,
penegakan hukum, dan keamanan negara tanpa campur tangan militer atau politik.
Kedudukan Polri di bawah Presiden adalah struktur yang ideal untuk memastikan institusi ini tetap profesional dan independen,” tambah Ramadhani.
Kritik terhadap Wacana Pengembalian Polri wacana pengembalian Polri di bawah TNI atau Kemendagri didasarkan pada tuduhan intervensi Polri dalam Pilkada Serentak 2024.
Namun, menurut Ramadhani, tuduhan tersebut tidak berdasar.
Ia menilai bahwa narasi semacam ini justru akan merusak citra Polri di mata masyarakat.
Seharusnya elite politik menunjukkan kedewasaan dengan mendorong penguatan institusi negara,
bukan malah menyebarkan narasi yang melemahkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Ajakan untuk Mendukung Independensi Polri PC IMM Surabaya mengajak masyarakat
untuk bersama-sama menjaga hasil-hasil reformasi, termasuk independensi Polri.
Menurut Ramadhani, tugas masyarakat bukan menciptakan narasi yang memecah belah,
melainkan mengawasi kinerja Polri agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemisahan Polri dari TNI adalah simbol penting dari reformasi.
Kita harus melindungi simbol ini untuk memastikan tata kelola negara yang profesional dan transparan,” tutupnya.
Pernyataan PC IMM Surabaya ini mencerminkan sikap tegas organisasi mahasiswa tersebut dalam mempertahankan warisan reformasi dan melawan segala upaya yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia.(Is)
