Foto di unggah 01/12/24 by bagas
PMII Jatim: Kembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri Akan Cederai Demokrasi
Gntaranews.id Surabaya, 29 November 2024 – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menentang keras wacana pengembalian Polri di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan ini sebelumnya dilontarkan oleh salah satu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan memicu berbagai reaksi publik.
PMII Jatim menyebut langkah tersebut sebagai ancaman terhadap keberlanjutan reformasi dan potensi pelanggaran terhadap nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi 1998.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Baijuri, mengatakan bahwa kembalinya Polri ke bawah TNI atau Kemendagri adalah sebuah kemunduran dalam sistem demokrasi Indonesia.
Menurutnya, hal ini akan mengganggu independensi Polri sebagai institusi penegak hukum yang harus bebas dari pengaruh politik dan militer.
Mengembalikan Polri ke bawah TNI atau Kemendagri tidak hanya langkah mundur, tetapi juga berpotensi mencederai demokrasi yang telah kita perjuangkan.
Polri harus tetap independen untuk menjaga penegakan hukum yang adil dan profesional,” ujar Baijuri.
Risiko Intervensi Politik dan Militerisasi pmii Jatim menilai bahwa menempatkan Polri di bawah kendali Kemendagri atau TNI membuka ruang bagi intervensi politik dalam penegakan hukum.
Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh elite politik atau militer yang berdampak buruk pada sistem hukum dan keadilan.
Jika Polri berada di bawah Kemendagri atau TNI, kita menghadapi risiko besar terjadinya intervensi politik dan militerisasi hukum.
Ini bertentangan dengan semangat reformasi untuk menciptakan institusi yang profesional dan independen,” tegas Baijuri.
Pentingnya Polri yang Profesional dan Independen
Menurut PMII Jatim, independensi Polri adalah fondasi penting untuk menjamin keadilan dan stabilitas demokrasi.
Baijuri juga menekankan bahwa isu netralitas Polri menjelang Pilkada Serentak 2024 tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah struktur institusi tersebut.
Ia menilai, solusi terbaik adalah dengan memperkuat pengawasan dan akuntabilitas internal Polri.
Masalah netralitas Polri menjelang Pilkada bukan alasan untuk melemahkan independensinya. Yang diperlukan
adalah penguatan internal dan pengawasan yang lebih baik, bukan menempatkannya di bawah kendali politik atau militer,” tambah Baijuri.
Belajar dari Sejarah Reformasi baijuri mengingatkan bahwa pemisahan Polri dari TNI adalah salah satu tonggak penting reformasi yang dicapai melalui perjuangan panjang.
Keputusan ini bertujuan untuk memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan, sehingga keduanya dapat menjalankan tugasnya dengan lebih fokus dan profesional.
Pemisahan Polri dari TNI adalah hasil perjuangan reformasi. Mengembalikannya akan mencederai sejarah dan semangat reformasi yang ingin kita pertahankan,” ujarnya.
Ajakan untuk Kajian Mendalam PMII Jatim mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan perubahan besar terkait struktur Polri.
Menurut Baijuri, keputusan strategis seperti ini harus melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil.
Keputusan besar ini tidak bisa diambil secara sepihak. Kita perlu melibatkan semua pihak agar tidak ada kepentingan jangka pendek yang merusak tatanan demokrasi,” tutupnya.
PMII Jatim menegaskan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai reformasi dan memastikan bahwa Polri tetap menjadi institusi yang independen, profesional, dan bebas dari pengaruh politik maupun militer.(Bgs)
