Dialog Terbuka Demokrasi Pancasila, Pilkada Kota Surabaya*

banner 468x60

Foto di unggah 16/11)24 by haryo*Dialog Terbuka Demokrasi Pancasila, Pilkada Kota Surabaya*

Gantaranews.id  Surabaya –  Relawan Demokrasi Surabaya ( RDS ) Majelis Permusyawaratan Rakyat Surabaya ( MPRS ) bersama BEM Universitas Dr Soetomo Surabaya menggelar dialog terbuka dengan tema ” DEMOKRASI TANPA SELEKSI, PEMILIHAN TANPA PILIHAN” di Auditorium Ki Moch Saleh Universitas dr Soetomo Surabaya, Jum’at Siang 15/11/2024.

Dalam dialog tersebut di hadiri oleh beberapa narasumber dari Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado ( Ketua Bawaslu Kota Surabaya ) tak bisa hadir dan di wakili oleh Eko Rinda Prasetiadi, Anas Karno ( Anggota DPRD Kota Surabaya dari PDIP ), Yona B. Widyatmoko. SH. MH ( Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya dari Partai Gerindra ), R.Hariyadi Nugroho ( Pegiat Kotak Kosong ), Dr. Vieta I Cornelis. SH. M.Hum ( Pengurus Pusat APHTN – HAN ), Dr. Priyanto.MM ( Dekan Fakultas Administrasi ), Soeprayetno ( Ketua KPU Kota Surabaya ) namun Ketua KPU berhalangan hadir.

Pembuka dialog Yanto Ireng Ketua Relawan Demokrasi Rakyat Surabaya menyatakan ” Pilkada Kota Surabaya 2024 penuh dengan problematik kontroversial” paparnya, ” dan ini adalah demokrasi terburuk di kota Surabaya, karena demokrasi tanpa pilihan dan tanpa seleksi !” sambung nya.

Bacaan Lainnya

Dalam hal ini Dr. Priyanto.MM Dekan Fakultas Administrasi menyatakan bahwa Unitomo sebagai Universitas Kebangsaan akan selalu terbuka untuk mengadakan dialog maupun diskusi, atau membahas kotak kosong yang sedang di angkat dalam dialog terbuka kali ini , dan ini bukan yang pertama kalinya, yang sebelum nya juga diadakan dialog partai partai politik, ” saya yakin di kampus lain tidak mau menerima dialog semacam ini” tutur Priyanto di depan para peserta.

Menurut Anggota Bawaslu kota Surabaya Eko Rinda Prasetiyadi mewakili ketua Bawaslu yang berhalangan hadir, menyatakan bahwa fenomena kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Timur juga pernah terjadi pada pilkada 2020. Di Jawa Timur terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan dangan satu pasangan calon dan di opsi kolom kosong.

“Fenomena ini kembali lagi terjadi pada pilkada 2024 dibeberapa daerah, dan salah satunya di Surabaya. Hal ini merupakan dinamika baru dalam pengawasan pemilu pada Pilwali Kota Surabaya” ucap nya. “Selain itu kolom kosong bukanlah paslon, sehingga aktivitas kolom kosong tidak di atur dalam peraturan kampanye Komisi Pemilihan Umum ( KPU )” sambung Eko.

Eko juga mengatakan, Bawaslu hanya mengawasi kampanye adanya paslon, sementara kolom kosong tidak masuk dalam ranah pengawasan kami.

Di satu sisi sdr Hariyadi Pegiat Kotak Kosong Surabaya, mengutarakan pandangannya mengenai peranan kolom kosong dalam pemilu 2024. Menurut Hariyadi gerakan ini bukanlah bagian dari kepentingan politik tertentu, melainkan sebuah panggilan untuk mempekerjakan esensi demokrasi masyarakat di Indonesia khususnya kota Surabaya.

” Kita ini bukan siapa siapa juga tidak ada kepentingan politik praktis diluar, juga tidak terkait dengan salah satu paslon tunggal, ini murni panggilan untuk mengingatkan kembali sistim demokrasi kita agar berjalan sesuai dengan realita dan fakta” ujar nya.

Tegas Haryadi dalam hal ini, Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat kota Surabaya, ” Kolom kosong merupakan simbul perlawanan sistim yang telah dianggap tidak inklusif, kami hanya ingin Surabaya menjadi contoh demokratis, dimana setiap suara mempunyai arti bahkan jika itu adalah kolom kosong” sambungnya.

Seirama Ketua Komisi A DPRP Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko.SH.MH. bahwa dalam hal ini memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan dialog terbuka ini, karena ini adalah suatu wadah pembelajaran demokrasi, dan juga tiba tiba perhatian masyarakat tersita dengan munculnya fenomena kotak kosong.

“DPRD Kota Surabaya Komisi A telah melaksanakan hearing RDS dengan KPU Kota Surabaya, sebagai ikatan dalam memberikan ruang dalam mediasi. Hasil dialog tersebut di buat risalah yang dikirim ke KPU Pusat dan DPR RI Komisi 2 ( dua ) supaya kedepan kotak kosong tidak ada lagi” ujar Yona.

“Supaya tidak ada kotak kosong dan tidak ada paslon tunggal, didorong dong untuk memunculkan calon independen,dan dikuatkan oleh rekan rekan dari Ormas, dari LSM” pendapat Yona.

“Sekali lagi dan apa yang terjadi di Kota Surabaya, ini merupakan pertama kali dan mudah mudahan yang yang terakhir kali, agar ke depannya tidak ada lagi fenomena kotak kosong” pungkas Yona. ( Haryo )

Pos terkait