SURABAYA – Pelaksanaan kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah/2026 Masehi yang diselenggarakan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Juni 2026 kembali menjadi sorotan.
Kali ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mempertanyakan secara serius pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan tersebut yang berdasarkan penelusuran awal Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru MAKI, mendesak Biro Kesra Setdaprov Jatim membuka secara transparan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan Jalan Sehat tersebut. Menurutnya, besarnya anggaran harus sebanding dengan kualitas pelaksanaan serta hasil kegiatan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Berawal dari Kegiatan Jalan Sehat yang Berujung Gagal
Masih segar dalam ingatan, kegiatan Jalan Sehat tersebut diselenggarakan pada Minggu pagi di halaman depan Masjid Nasional Al Akbar Surabaya pada Juni 2026.
Kegiatan yang diikuti ribuan peserta itu sebelumnya dipromosikan dengan berbagai hadiah menarik. Setiap peserta dijanjikan memperoleh satu kupon undian yang berkesempatan mendapatkan hadiah utama berupa paket umrah, sepeda motor, serta puluhan hadiah hiburan lainnya.
Namun, pelaksanaan kegiatan justru berujung kekecewaan.
Berdasarkan informasi dan penelusuran MAKI Jatim, proses pengundian hadiah akhirnya dibatalkan setelah muncul protes dari sejumlah peserta yang mengaku tidak mendapatkan kupon undian sebagaimana dijanjikan.
Pembatalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan panitia, tata kelola penyelenggaraan, serta efektivitas penggunaan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Bagi MAKI Jatim, persoalan ini bukan semata-mata tentang batalnya pengundian hadiah. Lebih jauh, publik berhak mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan ketika kegiatan yang direncanakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
Anggaran Lebih dari Rp1 Miliar, MAKI Soroti Dugaan Mark Up
Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim kemudian melakukan penelusuran terhadap dokumen anggaran kegiatan Jalan Sehat tersebut.
Dari hasil penelusuran awal terhadap dokumen penganggaran yang diklaim bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, MAKI menyebut alokasi anggaran kegiatan mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Angka tersebut kemudian menjadi perhatian serius karena MAKI menilai perlu ada pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen pembiayaan, mulai dari pengadaan hadiah, penyewaan panggung, sound system, pengisi acara hingga kebutuhan operasional lainnya.
Berdasarkan perhitungan awal internal MAKI Jatim, kebutuhan riil penyelenggaraan kegiatan tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp250 juta hingga Rp300 juta.
Perbedaan antara estimasi internal tersebut dengan nilai anggaran yang disebut mencapai lebih dari Rp1 miliar menjadi dasar MAKI untuk mendalami dugaan penggelembungan anggaran atau mark up.
Meski demikian, perbedaan estimasi tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan adanya kerugian negara. Diperlukan pemeriksaan dokumen kontrak, bukti pembayaran, realisasi belanja, volume pekerjaan, serta hasil audit lembaga yang berwenang.
Jawaban Kabiro Kesra Soal Pengalihan Kegiatan Dipertanyakan
Heru MAKI mengungkapkan bahwa dirinya pernah menghubungi Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim, yang disebut bernama Agung, melalui pesan WhatsApp pada Juni 2026.
Dalam komunikasi tersebut, Heru mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban anggaran kegiatan Jalan Sehat yang pengundian hadiahnya dibatalkan.
Menurut Heru, dirinya menerima jawaban bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan lain. Kegiatan yang dimaksud disebut sebagai rencana penyelenggaraan Jalan Sehat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur pada Oktober 2026.
Namun, berdasarkan penelusuran MAKI Jatim, kegiatan yang dijanjikan tersebut tidak ditemukan sebagaimana informasi yang diterima Heru.
Kondisi ini semakin memperkuat desakan MAKI agar Biro Kesra memberikan penjelasan terbuka mengenai status anggaran, apakah telah direalisasikan, dialihkan melalui mekanisme yang sah, dikembalikan ke kas daerah, atau digunakan untuk kegiatan lain yang memiliki dasar administrasi dan pertanggungjawaban jelas.
Heru menilai, setiap perubahan peruntukan anggaran pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Resume Investigasi Diserahkan ke Bidang Hukum MAKI Jatim
Tidak berhenti pada penelusuran awal, Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah menyusun resume serta diagram alur atau flow chart mengenai rangkaian peristiwa kegiatan Jalan Sehat tersebut.
Dokumen tersebut memuat kronologi pelaksanaan, informasi penganggaran, pembatalan pengundian hadiah, komunikasi dengan pihak Biro Kesra, hingga sejumlah dugaan kejanggalan dalam pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Heru MAKI menyatakan bahwa seluruh hasil telaah tersebut telah diserahkan kepada Bidang Hukum MAKI Jatim untuk melengkapi bahan laporan dugaan tindak pidana korupsi.
“Resume dan flow chart perjalanan kegiatan Jalan Sehat, termasuk hasil telaah mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran lebih dari Rp1 miliar, atas persetujuan saya selaku Ketua MAKI Jatim sudah diserahkan secara resmi kepada Bidang Hukum untuk melengkapi berkas laporan hukum,” jelas Heru MAKI.
Ia selanjutnya meminta Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim menyempurnakan berkas laporan agar dapat disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur paling lambat minggu pertama Desember 2026.
Dugaan Cash Back Anggaran Mamin Ikut Menjadi Sorotan
Selain persoalan anggaran Jalan Sehat, Heru MAKI juga mengungkapkan adanya temuan awal lain yang tengah didalami Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, yakni dugaan praktik cash back dalam tata kelola anggaran makanan dan minuman (mamin) atau konsumsi di lingkungan Biro Kesra Setdaprov Jatim.
Menurut Heru, dugaan tersebut berawal dari hasil penelusuran serta keterangan sejumlah vendor penyedia makanan dan minuman yang diperoleh tim investigasi MAKI Jatim.
“Keterangan vendor mengenai dugaan cash back tersebut menjadi salah satu materi yang sedang kami dalami. Kami ingin memastikan bagaimana mekanisme pengadaan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban anggaran konsumsi yang menggunakan uang negara,” ujar Heru.
MAKI Jatim menyebut persoalan tersebut tidak hanya akan ditelusuri pada Biro Kesra, tetapi juga berpotensi dikembangkan terhadap sejumlah OPD atau perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Namun, seluruh informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dokumen dan pendalaman lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpulan yang mendahului proses hukum.
Heru MAKI: Transparansi Anggaran Bukan Pilihan, tetapi Kewajiban
Heru MAKI menegaskan bahwa langkah yang dilakukan organisasinya merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik.
Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, terlebih ketika sebuah kegiatan yang menghabiskan anggaran besar justru tidak berjalan sesuai rencana.
MAKI Jatim juga menyatakan tengah menyiapkan sejumlah berkas laporan dugaan penyimpangan anggaran pada beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim, termasuk Dispora Jatim, RS Menur Surabaya, Biro Kesra Setdaprov Jatim, serta dua OPD teknis lainnya.
“Bismillah, semua laporan dugaan korupsi pada beberapa OPD/Dinas seperti Dispora Jatim, RS Menur Surabaya, menyusul kemudian Biro Kesra Setdaprov Jatim dan dua OPD teknis lainnya, semoga menjadi kado terindah dari MAKI Jatim secara kelembagaan untuk masyarakat Jawa Timur dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2026,” pungkas Heru MAKI.
MAKI Jatim berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan apabila telah diterima secara resmi.
Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari Biro Kesra Setdaprov Jatim mengenai rincian realisasi anggaran, status penggunaan dana kegiatan Jalan Sehat, serta dugaan yang disampaikan MAKI Jatim masih perlu dimintakan konfirmasi. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait tetap menjadi bagian penting untuk menghadirkan pemberitaan yang berimbang. (why)
MAKI News – Mengungkap Fakta, Bukan Hoaks.







