Jember, Gantaranews.id – Proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan nilai anggaran mencapai lebih dari Rp84 miliar pada tahun anggaran 2026, mulai menjadi sorotan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur mengungkap sejumlah indikasi yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat pengawas dan penegak hukum.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menyebut pihaknya telah menerjunkan tim Litbang dan Investigasi ke Kabupaten Jember selama kurang lebih 10 hari untuk menelusuri proses pengadaan PJU tersebut.
Salah satu temuan awal yang disampaikan Heru adalah munculnya nama seorang pengusaha PJU asal Sidoarjo berinisial S. Pengusaha tersebut diduga memiliki akses dalam proyek pengadaan PJU di Jember dengan bantuan oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
“Untuk Kabupaten Jember, sesuai data awal tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, ada nama pengusaha PJU asal Sidoarjo berinisial S. Yang bersangkutan diduga bisa masuk karena dibantu oknum APH,” ungkap Heru.
Heru menegaskan, informasi tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman investigasi. MAKI Jatim mengaku tengah mengumpulkan data dan bukti untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek.
Enam Indikasi yang Menjadi Perhatian
Menurut Heru, pengadaan PJU merupakan salah satu sektor belanja pemerintah yang memiliki sejumlah titik rawan penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.
Setidaknya terdapat enam aspek yang menjadi perhatian MAKI Jatim.
Pertama, dugaan pemberian cashback dari harga pengadaan setiap unit PJU yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu.
Kedua, dugaan pengaturan spesifikasi teknis yang mengikuti produk pabrikan atau distributor tertentu, bukan berdasarkan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku.
Ketiga, potensi penggelembungan anggaran pekerjaan penggalian tanah untuk pemasangan angkur besi sebagai penahan tiang PJU.
Keempat, dugaan mark-up harga pemasangan tiang PJU dengan variasi ketinggian antara tujuh hingga sembilan meter.
Kelima, persoalan jaminan garansi produk yang diduga berpotensi hanya sebatas dokumen tanpa disertai pelayanan penanganan kerusakan secara memadai.
Keenam, kualitas sistem GPS pada perangkat PJU yang menurut MAKI perlu diuji kesesuaiannya dengan standar teknis dan ketentuan pengelola provider.
Heru menyebut keenam aspek tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, spesifikasi barang, harga satuan, hingga kondisi fisik perangkat yang telah terpasang.
PJU Terpasang, Pengadaan Disebut Masih Berproses
Hal lain yang menjadi perhatian MAKI adalah informasi mengenai adanya perangkat PJU yang disebut telah terpasang, sementara proses pengadaan melalui mini kompetisi berbasis e-Katalog dikabarkan masih berlangsung.
Selain itu, tim investigasi juga memperoleh informasi mengenai adanya pesanan ribuan tiang PJU kepada salah satu vendor.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
MAKI mempertanyakan bagaimana mekanisme pemesanan, pemasangan, dan penetapan penyedia dilakukan apabila proses kompetisi pengadaan masih berjalan.
Bagi MAKI, transparansi seluruh tahapan pengadaan menjadi penting untuk memastikan tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan melalui pengaturan proses maupun spesifikasi barang.
Investigasi Merambah Pengadaan Tahun 2024 dan 2025
Tidak berhenti pada proyek tahun anggaran 2026, MAKI Jatim juga berencana menelusuri pengadaan PJU Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 dan 2025.
Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya pola pengadaan yang berulang, termasuk keterkaitan vendor, spesifikasi produk, harga satuan, serta pihak-pihak yang terlibat.
Heru menegaskan, pengawasan akan terus dilakukan sampai tim memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung langkah pelaporan hukum.
Ia juga menyatakan apabila ditemukan dugaan keterlibatan oknum APH, pelaporan nantinya akan diarahkan kepada institusi penegak hukum di tingkat pusat.
Desak Transparansi dan Audit Menyeluruh
Dengan nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp84 miliar, pengadaan PJU Jember dinilai membutuhkan pengawasan ketat. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut administrasi pengadaan, tetapi juga kesesuaian spesifikasi, kewajaran harga, kualitas barang, serta realisasi pemasangan di lapangan.
MAKI Jatim meminta pihak terkait membuka informasi secara transparan agar tidak muncul dugaan adanya praktik pengondisian proyek yang merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini disusun, berbagai indikasi yang disampaikan MAKI masih merupakan dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Konfirmasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, penyedia barang, pengusaha berinisial S, maupun pihak APH yang disebut dalam pernyataan tersebut masih diperlukan untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Publik kini menunggu apakah proyek PJU senilai Rp84 miliar tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan atau justru menyimpan persoalan dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya. (Why)







