Banyuwangi, Gantaranews.id – Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan di Kabupaten Banyuwangi menjadi sorotan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Organisasi tersebut mengungkap dugaan ketidakwajaran tata kelola dana CSR yang nilainya disebut mencapai Rp70 miliar pada tahun anggaran 2024.
Temuan tersebut merupakan hasil penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim. Dalam keterangannya, MAKI menduga sejumlah dana CSR dari beberapa perusahaan ditransfer ke rekening pribadi seseorang yang disebut memiliki hubungan keluarga dengan salah satu petinggi di Kabupaten Banyuwangi.
Menurut informasi yang disampaikan MAKI Jatim, dana tersebut diduga berasal dari tiga perusahaan dengan rincian Rp35 miliar, Rp20 miliar, dan Rp15 miliar.
MAKI juga menduga dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tujuan program CSR.
Dalam penelusurannya, MAKI menyebut terdapat dugaan penggunaan dana untuk pembangunan dan pengembangan peternakan sapi jenis Limousine. Peternakan tersebut dikabarkan memiliki fasilitas kandang berukuran besar dan mewah di salah satu wilayah Kabupaten Banyuwangi.
Selain itu, MAKI mengungkap dugaan penggunaan dana untuk pembelian lahan yang disebut dimanfaatkan bagi usaha lapangan futsal dan restoran milik anak seorang petinggi daerah. Bahkan, di kawasan tersebut dikabarkan sedang dilakukan pembangunan fasilitas olahraga padel.
Heru MAKI Siapkan Langkah Klarifikasi
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, menyatakan hasil penelusuran tim investigasi menjadi perhatian serius organisasinya.
Ia menilai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui proses klarifikasi dan pendalaman dokumen agar seluruh informasi yang diperoleh dapat diuji secara objektif.
Heru menegaskan, MAKI Jatim tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Sesuai prosedur organisasi, pihaknya akan terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan klarifikasi kepada petinggi Banyuwangi yang disebut dalam temuan tersebut.
MAKI memberikan waktu 2 x 24 jam untuk memberikan jawaban atas surat klarifikasi yang akan disampaikan.
“Kita mintai klarifikasi terlebih dahulu sesuai dengan surat permohonan klarifikasi yang akan kita kirimkan. Sementara Bidang Hukum MAKI Jatim berproses untuk menyelesaikan berkas pelaporan hukumnya,” jelas Heru.
Berkas Dugaan Pelanggaran Disiapkan untuk APH
Tidak berhenti pada permintaan klarifikasi, Bidang Hukum MAKI Jatim juga tengah melakukan penyempurnaan dokumen untuk mempersiapkan laporan kepada aparat penegak hukum (APH).
Menurut Heru, seluruh temuan tim Litbang dan Investigasi akan dikompilasi serta dipilah berdasarkan dugaan pelanggaran dan bukti pendukung yang tersedia.
Ia juga menyampaikan bahwa penelusuran MAKI Jatim tidak hanya menyangkut dugaan tata kelola dana CSR. Tim investigasi disebut menemukan sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Selain itu, MAKI menyebut adanya dugaan keterkaitan sejumlah temuan dengan mantan penguasa Kabupaten Banyuwangi berinisial A.
Seluruh informasi tersebut, menurut Heru, masih dalam proses pendalaman dan pemilahan oleh tim hukum MAKI Jatim sebelum ditentukan langkah selanjutnya.
Transparansi Dana CSR Menjadi Perhatian
Persoalan ini kembali mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR perusahaan.
Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dana CSR semestinya dikelola melalui mekanisme yang jelas, memiliki tujuan sosial yang terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Apabila benar terdapat penyaluran dana CSR kepada rekening pribadi yang kemudian digunakan untuk kepentingan di luar tujuan sosial perusahaan, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh pihak berwenang.
Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai identitas perusahaan pemberi CSR, mekanisme penyaluran, penerima dana, dokumen pertanggungjawaban, serta penggunaan dana tersebut.
Hingga berita ini disusun, dugaan yang disampaikan MAKI Jatim masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut serta pemeriksaan aparat penegak hukum menjadi penting untuk memastikan duduk perkara sebenarnya.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat bukti dan keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. (why)
