Surabaya, Gantaranews.id – Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu langkah strategis dalam upaya pencegahan zoonosis dan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) di Provinsi Jawa Timur.
Upaya tersebut memerlukan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, pemangku kepentingan terkait, serta masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi risiko penularan penyakit.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Asesmen Implementasi PHBS untuk Pencegahan Zoonosis dan PIE Tingkat Provinsi Jawa Timur, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (22/10/2026). Kegiatan membahas tentang identifikasi program, kebijakan, dan tata kelola pelaksanaan PHBS untuk pencegahan Zoonosis dan PIE di Jawa Timur, beserta komitmen dan dukungan yang disepakati.
Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, Aris Darmansyah Edisaputra, menegaskan bahwa pencegahan zoonosis tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan melalui pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat, baik dalam menjaga kesehatan diri maupun kebersihan lingkungan.
Menurutnya, setiap sektor perlu menjalankan kewenangan dan memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi risiko penularan. “Semoga kegiatan ini berlangsung secara produktif dan menjadi momentum komitmen kita bersama dalam upaya penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk pencegahan Zoonosis dan PIE di Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting Kemenko PMK RI, Jelsi Natalia Marampa, menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan di empat provinsi terpilih, yaitu Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan.
Berdasarkan kesepakatan program, setiap provinsi menetapkan 2 (dua) kabupaten/kota sebagai lokus intervensi, di Jawa Timur yaitu Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lumajang. “Kami berharap melalui forum ini, peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin kuat dalam upaya pencegahan zoonosis ini. Walaupun hanya dua kabupaten, tapi nanti akan menjadi model atau contoh kabupaten/kota lainnya, dan menjadi wajah Provinsi Jawa Timur. Pertemuan ini hanya awal, kita akan terus bersinergi dan berkomunikasi,” tuturnya.
Dukungan terhadap penguatan upaya pencegahan zoonosis juga disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat.
Ia mengapresiasi Kemenko PMK RI atas pelaksanaan kegiatan tersebut serta menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur.
Menurut Imam, peningkatan kesadaran dan kecepatan respons pemerintah menjadi aspek penting dalam menghadapi potensi kejadian zoonosis. Oleh karena itu, kegiatan asesmen diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi atau penyampaian arahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor. “Upaya promotif dan preventif perlu menjadi perhatian utama agar risiko penyakit dapat ditekan sebelum memerlukan penanganan kuratif,” tegasnya.
Hadir dalam kegiatan ini yaitu perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur, fakultas kedokteran hewan dari perguruan tinggi di Jawa Timur, serta fakultas kesehatan masyarakat dari perguruan tinggi di Jawa Timur. (red)
