Mojokerto,(Gantaranews.id )Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini di kalangan pelajar sebagai langkah strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dilakukan
adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelajar melalui kolaborasi erat dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.Bupati MojokertoI kfina,
menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa para siswa, terutama siswi, mendapatkan pengawasan yang memadai. Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pernikahan dini yang sering kali terjadi akibat kehamilan di luar nikah.
Kami telah menandatangani MoU dengan sekolah-sekolah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengawasi siswanya. Jika ada siswa yang menikah di bawah umur, kepala sekolah yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa pengurangan catatan kinerja,” ujar Bupati Ikfina
saat memberikan pembinaan kepada para kader Pembangunan Manusia (KPM) di eks Wilayah Pembantu Bupati Jabung.
Ikfina juga menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan remaja, terutama di sekolah-sekolah, agar mereka memahami risiko dan konsekuensi dari pernikahan dini.
Pemkab Mojokerto berharap, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan pendidikan yang lebih baik, angka pernikahan dini dapat ditekan secara signifikan
.Selain pengawasan dan pendidikan, Bupati Mojokerto juga menggarisbawahi pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini. “Kami juga meminta orang tua untuk lebih aktif dalam memberikan pendidikan moral dan pengawasan kepada anak-anak mereka di rumah,” tambahnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Mojokerto dalam mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih sehat dan sejahtera. Dengan menekan angka pernikahan dini, diharapkan risiko stunting pada anak dapat diminimalisir, serta masa depan generasi muda dapat terjaga dengan lebih baik.
Pemkab Mojokerto juga akan terus memonitor dan mengevaluasi kebijakan ini untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang
Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan remaja secara optimal, tanpa dibayangi oleh ancaman pernikahan dini( Wati)
