Foto di unggah 30/10/24 by wahyu
Gantaranews.id Surabaya – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur periode 2024-2029 menuai kontroversi setelah secara aklamasi mengusulkan Musyafak Rouf, seorang mantan narapidana kasus korupsi, sebagai Ketua DPRD. Keputusan ini langsung mendapat reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) wilayah Jawa Timur.
Heru MAKI, Ketua MAKI Jatim, melontarkan kritik tajam atas keputusan tersebut. Ia menyebut pengusulan mantan koruptor sebagai pemimpin lembaga legislatif provinsi merupakan sinyal buruk bagi upaya pemberantasan korupsi di Jawa Timur. “Ini namanya anggota DPRD sedang menantang rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Heru dalam pernyataannya.
Kritik keras ini dilontarkan di tengah proses penyelidikan yang masih berlangsung terkait kasus korupsi hibah Dewan Jatim periode 2019-2022, yang disebut-sebut menyeret sejumlah besar anggota dewan. Menurut Heru, langkah mengangkat mantan napi korupsi sebagai pemimpin lembaga legislatif justru memperburuk citra pemerintahan dan menunjukkan lemahnya komitmen terhadap integritas.
Para anggota DPRD yang terlibat di periode sebelumnya, yang sekarang terpilih lagi, harusnya waspada karena tengah diperiksa KPK. Alih-alih memperbaiki citra, mereka justru kompak mengusulkan mantan koruptor sebagai pimpinan,” kecam Heru.
Keputusan ini juga dipandang sebagai tantangan langsung kepada publik dan institusi anti-korupsi di Indonesia. MAKI menilai keputusan tersebut mengabaikan nilai-nilai moral dan menunjukkan bahwa para anggota DPRD tidak belajar dari masa lalu. Heru juga menambahkan, “Saya tidak habis pikir dengan pola pikir mereka. Apa dasar dari keputusan ini?”
Tidak hanya berhenti di kecaman, Heru mengingatkan bahwa karma politik bisa menjadi konsekuensi dari keputusan ini. Ia percaya bahwa tindakan ini akan berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat, dan bisa berdampak buruk bagi kestabilan politik di Jawa Timur.
Dalam pernyataan penutupnya, Heru dengan tegas menyatakan bahwa rakyat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, akan menunjukkan kekuatannya dalam menghadapi keputusan yang dianggap mencederai keadilan. “Insya Allah, karma dan laknat akan menyertai perjalanan mereka,” pungkasnya dengan nada peringatan.
Kontroversi ini diprediksi akan terus bergulir seiring dengan perhatian yang semakin besar dari masyarakat dan pihak penegak hukum, terutama di tengah sorotan publik terhadap kasus-kasus korupsi yang masih dalam proses hukum.(Why)
