MAKI Jatim Beri Peringatan Keras, Calon Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim Wajib Paham Regulasi dan Bersertifikasi

banner 468x60

 

Surabaya, Gantaranews.id – Proses penentuan calon Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.

Ketua MAKI Jatim, Heru, mengingatkan agar pejabat yang nantinya dipercaya memimpin Biro PBJ memiliki kompetensi, pengalaman, serta sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurut Heru, jabatan Kepala Biro PBJ bukan sekadar posisi administratif dalam struktur pemerintahan. Jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan proses pengadaan berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.

Bacaan Lainnya

Peringatan tersebut disampaikan menyusul rampungnya proses asesmen terhadap tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang disiapkan untuk mengisi sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dari enam jabatan yang menjadi perhatian, salah satunya adalah Kepala Biro PBJ Setdaprov Jatim yang selama ini memiliki posisi penting dalam tata kelola pengadaan proyek pemerintah.

Heru menilai, calon Kepala Biro PBJ harus benar-benar memahami perjalanan regulasi pengadaan barang dan jasa, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta berbagai perubahannya hingga Perpres Nomor 46 Tahun 2025.

“Calon Kepala Biro PBJ harus memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi pengadaan barang dan jasa. Sertifikasi keahlian menjadi persyaratan penting, bukan sekadar pelengkap administrasi,” tegas Heru sebagaimana dikutip dari pernyataannya.

Ia juga menyoroti informasi bahwa tiga nama yang masuk dalam proses seleksi dinilai belum memiliki rekam jejak yang kuat di bidang pengadaan barang dan jasa.

Bahkan, Heru mempertanyakan kesesuaian kompetensi salah satu kandidat berinisial S yang disebut berasal dari BPBD Jawa Timur. Menurutnya, latar belakang jabatan dan pengalaman harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pejabat yang akan memimpin Biro PBJ.

Mencegah Conflict of Interest

Lebih jauh, MAKI Jatim mengingatkan pentingnya menjaga independensi Biro PBJ dari segala bentuk intervensi dan konflik kepentingan atau conflict of interest.

Heru menegaskan, pejabat yang memimpin biro tersebut harus mampu menjaga netralitas, tidak menjadi representasi kelompok tertentu, serta tidak memberikan ruang bagi kepentingan pribadi maupun jaringan tertentu dalam proses pengadaan pemerintah.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko penyimpangan apabila tidak dikelola dengan integritas dan pengawasan yang memadai.

Karena itu, pemahaman terhadap regulasi, kompetensi teknis, serta keberanian menjaga independensi menjadi modal penting bagi seorang Kepala Biro PBJ.

Heru juga menyinggung perubahan regulasi melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang menurutnya semakin memperkuat pentingnya tata kelola pengadaan secara profesional. Ia turut menyoroti Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2026 terkait aspek kearifan lokal dalam pengadaan.

Namun, menurut MAKI, setiap kebijakan tersebut harus tetap dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip persaingan yang sehat.

Minta Proses Asesmen Dievaluasi Kembali

Atas dasar tersebut, Heru mendesak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Komite ASN Jatim untuk mengevaluasi kembali proses asesmen calon Kepala Biro PBJ.

Ia meminta agar persyaratan sertifikasi keahlian, pengalaman profesional, dan rekam jejak di bidang pengadaan barang dan jasa menjadi pertimbangan utama dalam penentuan pejabat definitif.

Heru bahkan menantang calon Kepala Biro PBJ yang nantinya terpilih untuk mengikuti debat terbuka di hadapan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menguji pemahaman kandidat terhadap regulasi, tata kelola pengadaan, dan komitmen pemberantasan korupsi.

“Jangan sampai jabatan strategis ini diberikan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi dan pengalaman memadai. Biro PBJ harus dipimpin figur yang memahami regulasi serta mampu bersikap netral dari berbagai intervensi kepentingan,” ujarnya.

Bagi MAKI Jatim, penempatan pejabat di lingkungan Biro PBJ bukan semata persoalan rotasi dan promosi jabatan. Lebih dari itu, keputusan tersebut menyangkut kredibilitas tata kelola pembangunan dan penggunaan anggaran publik di Jawa Timur.

Sebab, kualitas pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh langsung terhadap hasil pembangunan yang manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Transparansi dan integritas menjadi harga mati. (Why)

Pos terkait