Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati,
Gantaranews.id Surabaya, 4 Maret 2025 – DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi untuk segera mempercepat restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini dinilai krusial guna meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMD serta memperkuat kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah semakin menantang akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, optimalisasi kinerja BUMD harus menjadi prioritas agar tidak menjadi beban bagi keuangan daerah.
Kinerja BUMD Masih Bermasalah
Lilik mengungkapkan bahwa beberapa BUMD masih mengalami kesulitan dalam memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.
Ia menyoroti empat BUMD yang kinerjanya kurang sehat sepanjang 2024, di antaranya PT Ghra Utama, PT Panca Wira Usaha, PT Air Bersih, dan PT Askrida.
Sebagai contoh, PT Ghra Utama hanya mampu menyumbang dividen sebesar Rp1 miliar pada 2024, turun dari Rp2,4 miliar pada 2023. Bahkan, PT Askrida tidak memberikan dividen sama sekali,” jelasnya.
Selain BUMD utama, beberapa anak perusahaan seperti PT Karet Ngagel Wira Jatim dan PT Loka Refractories juga menunjukkan kinerja buruk.
Jika terus merugi tanpa strategi perbaikan yang jelas, Lilik menyarankan agar perusahaan-perusahaan tersebut segera dilikuidasi untuk menghindari pemborosan anggaran.
Kasus Bank Jatim Jadi Peringatan
Lilik juga menyoroti kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim senilai Rp569,4 miliar yang menyeret beberapa pejabat bank.
Ia menilai kasus ini sebagai bukti bahwa pengelolaan BUMD masih lemah dan perlu perbaikan serius.
Ini bukan kali pertama. Bank Jatim sebelumnya juga pernah mengalami kasus serupa pada 2010 dan 2022. Ini menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap tata kelola BUMD,” tegasnya.
DPRD Dorong Reformasi Tata Kelola
Sebagai langkah solutif, DPRD Jatim mendesak pemerintah provinsi untuk segera mempercepat restrukturisasi BUMD dengan fokus pada transparansi, perbaikan manajemen, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.
Kinerja BUMD yang sehat dan produktif harus menjadi prioritas. Selain dukungan modal, kita juga perlu memastikan SDM yang kompeten agar BUMD bisa benar-benar berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
DPRD Jatim berharap gubernur dan wakil gubernur terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, dapat menjadikan restrukturisasi BUMD sebagai salah satu agenda utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka.(Gan/bgs)
