Foto di unggah By bagas
Gantaranews,id Surabaya – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru, melontarkan kritik keras terhadap keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sebuah pameran yang diduga berorientasi profit.
Heru menyoroti penggunaan anggaran publik atau APBD yang digunakan oleh OPD setiap tahunnya untuk mengikuti acara pameran tersebut.
Dalam pernyataannya, Heru menjelaskan bahwa penyelenggara pameran tersebut hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 hingga 1,5 miliar.
Namun, dengan partisipasi 68 stand dari berbagai OPD Pemprov Jatim, penyelenggara atau Event Organizer (EO) berhasil meraih keuntungan besar yang mencapai lebih dari Rp 4 miliar dari satu acara pameran saja.
Perlu saya tegaskan, keuntungan yang diperoleh EO bukanlah fokus kami. Namun, keterlibatan OPD Pemprov Jatim dalam event yang berbasis profit setiap tahunnya patut dipertanyakan, apalagi menggunakan dana publik,” ujar Heru.
Lebih lanjut, Heru menyampaikan keprihatinannya atas minimnya perhatian terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM/UMKM) pemula yang sering kali tidak diberikan ruang dalam acara tersebut.
Ia menekankan pentingnya penyediaan stand gratis bagi UKM/UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pameran tersebut tidak memberikan ruang gratis bagi UKM/UMKM pemula.
Padahal, anggaran yang digunakan OPD berasal dari APBD 1, yang notabene adalah uang rakyat. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran ini,” tegasnya.
Heru berharap pemerintah daerah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran dan memberikan prioritas kepada pelaku usaha lokal, khususnya UMKM pemula, yang bisa memanfaatkan acara seperti pameran untuk mengembangkan usaha mereka.Kritik dari MAKI ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik dalam kegiatan yang melibatkan OPD, terutama di tengah kondisi ekonomi yang membutuhkan dukungan lebih besar untuk sektor UMKM.(Bgs)
