Surabaya, Gantaranews.id – Pelaksanaan kegiatan Gerak Jalan Perjuangan Mojokerto–Surabaya (GMS) 2026 mulai menjadi sorotan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Organisasi tersebut mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran, proses pengadaan jasa event organizer (EO), hingga pertanggungjawaban dana sponsorship dalam kegiatan yang melibatkan ribuan peserta tersebut.
MAKI Jatim menyoroti proses pengadaan jasa penyelenggara kegiatan yang disebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp2 miliar. Dalam penelusuran MAKI, pada proses tender pertama hanya terdapat satu penawar sehingga proses tersebut tidak berlanjut. Sementara pada proses berikutnya, Imagine Promosindo disebut turut mengikuti proses pengadaan.
Dari pagu sekitar Rp 2 miliar, nilai penawaran disebut berada di kisaran Rp 1,7 miliar. Setelah memperhitungkan potongan pajak PPh dan PPN, nilai bersih yang diperkirakan tersisa sekitar Rp1,5 miliar. Angka tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen kontrak dan realisasi pembayaran.
MAKI juga mempertanyakan komposisi penggunaan anggaran kegiatan. Menurut informasi yang menjadi perhatian organisasi tersebut, salah satu komponen pengeluaran terbesar adalah kebutuhan panggung, penampilan artis, serta tata cahaya dan tata suara (lighting dan sound system).
Di sisi lain, penyelenggaraan GMS 2026 juga melibatkan pengerahan sekitar 3.600 personel yang berasal dari unsur kepolisian dan jajaran wilayah Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, serta Polda Jawa Timur. Kebutuhan konsumsi tiga kali sehari dan biaya operasional personel menjadi bagian lain yang perlu diperjelas dalam laporan pertanggungjawaban.
Sementara itu, kegiatan yang diikuti sekitar 10.000 peserta tersebut disebut menyediakan air minum dan pisang bagi peserta, serta fasilitas perlindungan asuransi. MAKI mempertanyakan rincian biaya penyediaan kebutuhan peserta, pembayaran premi asuransi, dan kesesuaiannya dengan jumlah peserta yang benar-benar terdaftar.
Sponsorship Menjadi Persoalan Serius
Persoalan lain yang menjadi perhatian MAKI Jatim adalah keterlibatan sponsor dalam kegiatan GMS 2026.
Menurut keterangan yang disampaikan Heru MAKI Jatim, pihak Dispora Jatim menyebut kontribusi sponsorship masih kurang dari target yang diharapkan. Namun, MAKI mempertanyakan bagaimana mekanisme penerimaan, pencatatan, dan penggunaan dana sponsorship tersebut.
Heru menegaskan bahwa dana sponsorship, berapa pun nilainya, harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Bahkan, menurut pernyataan MAKI, penerimaan Rp10 juta sekalipun akan dilaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan atau persoalan hukum.
“Jangan melihat besar atau kecilnya nilai sponsorship. Kalau ada dugaan penyimpangan, Rp10 juta pun tetap akan kami laporkan,” demikian sikap yang disampaikan Heru MAKI
MAKI juga menegaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, dana sponsorship tidak dikelola oleh pihak EO, melainkan berada dalam pengelolaan Dispora Jatim.
Karena itu, MAKI meminta penjelasan secara terbuka mengenai siapa pemberi dana, berapa nilai yang diterima, melalui rekening siapa dana tersebut masuk, serta untuk kepentingan apa dana sponsorship digunakan.
Bagi MAKI, transparansi sponsorship menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan antara anggaran pemerintah dan dukungan pihak ketiga.
MAKI Siapkan Laporan Dugaan Koruptif
Atas sejumlah persoalan tersebut, MAKI Jatim menyatakan akan menyiapkan laporan kepada aparat penegak hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran GMS 2026.
Laporan tersebut, menurut MAKI, tidak hanya akan menyoroti pihak Dispora Jatim, tetapi juga pihak-pihak pemberi sponsorship apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam praktik yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
MAKI menegaskan bahwa langkah pelaporan akan dilakukan berdasarkan hasil penelusuran dan bukti yang diperoleh.
Desak Pencopotan Kepala Dispora Jatim
Tidak berhenti pada rencana pelaporan, MAKI Jatim juga menyatakan akan mengusung tuntutan pencopotan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jawa Timur.
Tuntutan tersebut disebut telah mendapatkan respons positif dari Gubernur Jawa Timur. Namun, MAKI berencana meminta konfirmasi langsung kepada gubernur mengenai sikap dan tindak lanjut atas tuntutan tersebut.
MAKI bahkan menyatakan bahwa apabila Gubernur Jatim benar-benar mengambil langkah pencopotan Kepala Dispora, rencana aksi demonstrasi yang telah dipersiapkan dapat dibatalkan.
“Kami akan menanyakan langsung kepada gubernur. Jika memang Kepala Dispora dicopot sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban, MAKI tidak perlu lagi menggelar aksi demonstrasi,” menjadi garis sikap yang disampaikan organisasi tersebut.
MAKI menilai penyelenggaraan kegiatan pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada kemeriahan acara. Akuntabilitas anggaran, transparansi sponsorship, serta kejelasan pertanggungjawaban seluruh komponen pengeluaran harus menjadi prioritas.
Hingga persoalan ini memperoleh penjelasan menyeluruh, MAKI Jatim menyatakan akan terus melakukan penelusuran terhadap pengelolaan anggaran GMS 2026.
Catatan redaksi: Seluruh dugaan dan angka dalam pemberitaan ini merupakan informasi serta pernyataan yang perlu dikonfirmasi kepada Dispora Jatim, Imagine Promosindo, dan pihak terkait. Belum terdapat kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka. (Why)







