Poto Wahyudi dengan Bupati Cirebon Drs. H. Imron saat Pelantikan sebagai Ketua DPC HILLSI Kab. Cirebon Periode 2025 – 2030 di Pendopo Bupati Cirebon.
Kabupaten Cirebon, Gantaranews.id – Ketua Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Kabupaten Cirebon, Wahyudi, S.Pd, mendorong Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon untuk memperkuat program link and match antara Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Wahyudi sebagai tokoh muda yang kini diamanahi sebagai Ketua HILLSI dan Ketua Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Se Indonesia (Pemuda ICMI) Kabupaten Cirebon menyoroti program Disnaker terkait peningkatan kompetensi tenaga kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurut Wahyudi, persoalan pengangguran tidak cukup hanya ditangani dengan membuka pelatihan secara umum. Program pelatihan harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan nyata industri sehingga peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
“Kita ingin pelatihan kerja tidak berhenti hanya pada sertifikat. Harus ada link and match yang nyata antara LPK dengan dunia industri, mulai dari penyusunan kompetensi, kurikulum, praktik kerja, sampai pada peluang penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, pelatihan benar-benar menjadi jalan menuju pekerjaan,” ujar Wahyudi.
Pelatihan Harus Berbasis Kebutuhan Industri
Wahyudi menilai Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui penguatan ekosistem pelatihan vokasi. LPK yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bekerja.
Ia mengusulkan agar Disnaker, DPRD, LPK dan dunia industri duduk bersama untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara berkala.
“Misalnya industri membutuhkan operator sewing, operator produksi, tenaga pengelasan, tata boga, otomotif atau kompetensi lainnya, maka LPK diarahkan untuk menyiapkan pelatihan sesuai kebutuhan tersebut. Jangan sampai LPK melatih, tetapi industrinya tidak membutuhkan kompetensi itu. Sebaliknya, jangan sampai industri membutuhkan ribuan tenaga kerja, tetapi kita tidak menyiapkan SDM-nya melalui pelatihan yang terarah.”
Menurutnya, pola tersebut dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pemerintah, LPK dan perusahaan.
Pengangguran Masih Menjadi Tantangan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Cirebon pada 2024 tercatat sebesar 6,74 persen. Pada tahun yang sama, jumlah angkatan kerja mencapai sekitar 1,262 juta orang, sedangkan penduduk yang bekerja sekitar 1,177 juta orang. Dari selisih tersebut, terdapat sekitar 85 ribu orang yang berada dalam kategori pengangguran menurut konsep ketenagakerjaan BPS.
Dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mencatat TPT Kabupaten Cirebon sebesar 6,74 persen pada 2024.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.
HILLSI Siap Dorong LPK Menjadi Mitra Strategis Pemerintah
Wahyudi menegaskan bahwa HILLSI Kabupaten Cirebon siap mendorong seluruh LPK untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan membangun kerja sama yang lebih erat dengan dunia industri.
Menurutnya, LPK tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelatihan, tetapi dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dengan perusahaan.
“LPK harus kita dorong menjadi bagian dari solusi pengangguran. Pemerintah memiliki program dan anggaran, LPK memiliki instruktur dan fasilitas pelatihan, sementara industri memiliki kebutuhan tenaga kerja. Kalau ketiga unsur ini dipertemukan dalam satu sistem yang terencana, maka dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja bisa jauh lebih besar,” katanya.
Ia berharap Disnaker Kabupaten Cirebon dapat membuat program khusus Link and Match LPK–Industri yang dilaksanakan secara terukur dan berkelanjutan.
Program tersebut, menurut Wahyudi, dapat mencakup pemetaan kebutuhan tenaga kerja industri, penyusunan program pelatihan berbasis kebutuhan perusahaan, seleksi calon peserta, pelatihan kompetensi, uji kompetensi, hingga proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja.
Target Penyerapan Tenaga Kerja Secara Masif
Wahyudi juga mendorong agar program tersebut tidak dilaksanakan dalam skala kecil, tetapi dapat dikembangkan menjadi program penyiapan tenaga kerja dalam jumlah besar sesuai kebutuhan industri.
“Kalau ada perusahaan yang membutuhkan 500, 1.000 bahkan beberapa ribu tenaga kerja, maka pemerintah bersama LPK dan industri harus bisa membuat skema pelatihan dan rekrutmen yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap,” ujarnya.
Ia menambahkan, model tersebut juga dapat memberikan kepastian arah bagi peserta pelatihan. Masyarakat yang mengikuti pelatihan mengetahui kompetensi yang sedang dipelajari, standar industri yang harus dicapai, serta peluang kerja yang tersedia setelah menyelesaikan pelatihan.
Mendorong Kolaborasi dengan Komisi IV DPRD
Wahyudi juga berharap Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon dapat ikut mendorong kebijakan dan penguatan anggaran yang mendukung program pelatihan berbasis kebutuhan industri.
Menurutnya, persoalan pengangguran merupakan persoalan bersama sehingga membutuhkan dukungan kebijakan, penganggaran dan pengawasan.
“Kami berharap Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon dapat ikut mengawal program peningkatan kompetensi masyarakat. Jangan sampai anggaran pelatihan hanya menghasilkan jumlah peserta yang dilatih, tetapi indikator keberhasilannya juga harus melihat berapa orang yang kemudian terserap bekerja.”
Dengan demikian, keberhasilan program pelatihan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, tetapi juga dari peningkatan kompetensi, kelulusan uji kompetensi, jumlah peserta yang direkrut industri dan tingkat penyerapan tenaga kerja.
Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan
Wahyudi menilai Kabupaten Cirebon membutuhkan ekosistem ketenagakerjaan yang mempertemukan pemerintah, LPK, dunia industri, lembaga pendidikan dan masyarakat pencari kerja.
Ia berharap ke depan terdapat forum komunikasi rutin yang dapat membahas kebutuhan tenaga kerja industri dan menyesuaikan program pelatihan LPK secara cepat.
“Kita ingin Kabupaten Cirebon bukan hanya menjadi daerah yang memiliki banyak pencari kerja, tetapi menjadi daerah yang mampu menyiapkan tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan industri. Kalau link and match ini berjalan dengan baik, maka pelatihan kompetensi dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,” pungkas Wahyudi.
Dorongan tersebut sejalan dengan arah kebijakan ketenagakerjaan daerah yang menempatkan peningkatan kualitas SDM dan pendidikan vokasi/keterampilan sebagai bagian penting dalam menghadapi kebutuhan pembangunan dan bonus demografi. (why).
