Surabaya, (Gantaranews.id ) – Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,05 persen pada Agustus 2024, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,34. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim) menunjukkan adanya variasi tingkat inflasi di berbagai kota dan kabupaten di provinsi ini.
Sumenep menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, mencapai 3,29 persen dengan IHK sebesar 108,67. Sementara itu, Kota Kediri mencatatkan inflasi terendah, yaitu 1,33 persen dengan IHK sebesar 105,48. Kenaikan harga di Sumenep disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya harga barang dan jasa yang tercermin dalam kenaikan indeks di berbagai kelompok pengeluaran.
Menurut BPS Jatim, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan signifikan antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan sebesar 3,27 persen. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami lonjakan tajam, mencapai 6,02 persen. Beberapa kelompok lain yang turut berkontribusi terhadap inflasi adalah pakaian dan alas kaki yang naik 1,62 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran yang naik sebesar 1,95 persen.
Namun, tidak semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mencatatkan penurunan indeks sebesar 0,33 persen, yang sedikit meredam tingkat inflasi keseluruhan di Jawa Timur.
Selain mencatat inflasi year on year, BPS Jatim juga melaporkan adanya deflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,07 persen pada Agustus 2024. Deflasi ini mengindikasikan adanya penurunan harga dalam jangka pendek, meskipun secara tahunan inflasi tetap terjadi. Di sisi lain, tingkat inflasi year to date (y-to-d) hingga Agustus 2024 tercatat sebesar 0,78 persen, menandakan tren kenaikan harga yang lebih stabil sepanjang tahun ini.
Meskipun inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2024 masih dalam kisaran yang relatif moderat, perbedaan antar wilayah seperti yang terlihat di Sumenep dan Kediri mencerminkan kondisi ekonomi lokal yang bervariasi. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemangku kebijakan dalam merancang langkah-langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi di provinsi ini.(Is)
