SURABAYA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur aktif melakukan audiensi dengan para calon bupati, wali kota, dan gubernur.
Langkah ini diambil untuk mendorong para calon kepala daerah mengusung tema perjuangan anti korupsi sebagai salah satu bagian utama dari program kampanye mereka.
Tahapan pendaftaran calon kepala daerah di Jawa Timur secara resmi telah dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024.
Dalam konteks ini, MAKI Jatim merasa perlu mengambil peran lebih besar dalam memastikan bahwa isu korupsi mendapatkan perhatian khusus selama kontestasi politik ini.
Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jawa Timur, Heru MAKI, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada KPU Jatim untuk menjadikan semangat pemberantasan korupsi sebagai tema utama melalui penandatanganan pakta integritas oleh para calon.
Sayangnya, usulan ini tidak mendapatkan tanggapan positif dari KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. “Kami berharap KPU berani mengusung tema pemberantasan korupsi, namun usulan kami tidak disambut baik,” ujar Heru.
Karena tidak mendapatkan respons dari KPU, MAKI Jatim kemudian mengambil inisiatif untuk mendekati langsung para calon kepala daerah. MAKI mengajak mereka berkomitmen dalam menjaga integritas dan memerangi korupsi.
Usaha ini mendapat sambutan positif dari sejumlah calon kepala daerah yang bersedia menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu tema kampanye mereka.
Kami telah berkomunikasi dengan beberapa calon yang setuju mengusung semangat anti korupsi, seperti calon dari Kabupaten Jember yang diusung oleh PDIP, H. Hendy dan Gus Firjaun,” jelas Heru.
MAKI, sebagai bagian dari kelompok kerja Joko Dolog bersama media lainnya di Jawa Timur, akan mengumumkan para calon bupati, wali kota, dan gubernur yang mendapatkan label “Calon Kepala Daerah Anti Korupsi dari MAKI Jatim.
Tidak hanya itu, para calon yang berkomitmen untuk melawan korupsi juga akan mendapatkan pendampingan khusus dari MAKI Jatim dan MAKI di 17 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Untuk memperkuat komitmen anti korupsi, MAKI Jatim bersama para calon kepala daerah yang sudah mendapatkan label anti korupsi akan menggelar kegiatan sosialisasi ke berbagai pelosok desa.
Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah “Pengajian Anti Korupsi”, di mana ustad-ustad anti korupsi akan dihadirkan untuk memberikan ceramah mengenai pentingnya memberantas korupsi.
Selain itu, MAKI akan mengadakan pelatihan jurnalistik anti korupsi di tingkat desa. Setiap kepala desa akan diminta mengirimkan tiga perwakilan warga untuk mengikuti pelatihan ini.
Para peserta pelatihan ini akan menjadi tokoh sentral dalam mengkampanyekan semangat anti korupsi di desa-desa mereka,” tambah Heru.
MAKI Jatim tidak hanya fokus pada calon yang mendukung pemberantasan korupsi, tetapi juga siap memberikan peringatan keras kepada calon kepala daerah yang terindikasi memiliki rekam jejak terkait kasus korupsi.
Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim akan merilis informasi mengenai calon-calon yang terpapar korupsi berdasarkan data valid yang sah secara hukum. “Ini bukan black campaign. Penyampaian data ini berbasis pada fakta dan bukti hukum yang sah,” tegas Heru.
Menurut Heru, langkah ini merupakan bagian dari komitmen MAKI untuk menjaga integritas dan memberantas korupsi dalam proses demokrasi di Jawa Timur. Dengan adanya pengawasan ini,
diharapkan masyarakat dapat memilih calon kepala daerah yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab di masa depan.
Heru Maki menambahkan bahwa komitmen untuk melawan korupsi harus menjadi prioritas bagi setiap calon yang ingin memimpin daerahnya. “Semua ini demi masyarakat yang lebih baik dan pemerintahan yang lebih bersih,” tutup Heru. (WATI )
