Surabaya (Gantaranew.id) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Provinsi Jawa Timur mengeluarkan peringatan serius terkait ancaman pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dugaan dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim kepada calon petahana. Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya pendaftaran calon kepala daerah di wilayah tersebut.
Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Kamis (29/08/2024), Heru MAKI, Ketua MAKI Jatim, menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN selama proses pemilihan. Ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan ketat terhadap semua kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fokus utama mereka adalah mengidentifikasi dan mencegah kampanye terselubung yang mungkin terjadi.
Heru MAKI juga menyoroti dugaan keterlibatan Baznas Jatim dalam mendukung calon petahana. “Kami telah mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa Baznas Jatim mungkin memberikan dukungan tidak resmi kepada calon petahana. Meski beberapa kasus dugaan korupsi di Baznas Jatim telah lama, laporan baru tetap bisa diajukan jika ada data yang valid,” jelas Heru.
MAKI Jatim juga memperingatkan calon kepala daerah untuk menjaga integritas pemilihan dengan tidak terlibat dalam kasus korupsi. Mereka menyarankan agar calon yang memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi untuk tidak melanjutkan pencalonan mereka demi menjaga kredibilitas dan transparansi pemilihan.
Sebagai upaya preventif, MAKI Jatim meluncurkan Posko Pengaduan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran netralitas ASN dan dukungan dari Baznas Jatim. Posko ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan memastikan proses pemilihan berlangsung dengan adil.
Heru MAKI berharap dengan adanya Posko Pengaduan, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan menjaga integritas pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. “Kami ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilihan mematuhi aturan yang ada dan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan bersih dan transparan,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, MAKI Jatim berharap dapat mencegah praktik-praktik korupsi dan memastikan pemilihan kepala daerah di Jawa Timur berjalan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Wati)
