Oleh: Bagus Oktafian Abrianto
Surabaya, Gantaranews.id – Hari Pahlawan selalu menghadirkan ruang perenungan tentang arti perjuangan, pengorbanan, dan tanggung jawab terhadap bangsa. Tahun ini, perenungan itu terasa berbeda bagi saya. Saat tulisan ini disusun, saya sedang berada di Masjidil Haram, Makkah, menjalankan ibadah umrah. Di tempat yang begitu mulia ini, di tanah tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan menjadi titik awal perjalanan risalah Islam, saya mencoba melihat kembali bagaimana seharusnya hukum, politik, dan kekuasaan dijalankan oleh sebuah bangsa.
Makkah bukan sekadar ruang spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ia juga merupakan ruang sejarah peradaban. Di tanah inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dari wilayah ini pula risalah Islam kemudian berkembang, sementara wahyu pertama turun kepada beliau di Gua Hira, tidak jauh dari pusat kota Makkah. Peristiwa tersebut menjadi awal transformasi besar dalam sejarah kemanusiaan: dari masyarakat yang terbelah oleh kepentingan, kesukuan, dan ketimpangan, menuju masyarakat yang mengenal persaudaraan, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Ketika memandang Ka’bah dan menyaksikan jutaan manusia dari berbagai bangsa berdiri dalam kesetaraan, saya teringat bahwa Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan landasan moral tentang bagaimana manusia memperlakukan sesamanya dan bagaimana kekuasaan seharusnya dikelola.
Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pembawa risalah, melainkan juga teladan dalam membangun tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Ketika hijrah ke Madinah, beliau meletakkan fondasi kehidupan politik melalui Piagam Madinah, membangun persaudaraan sosial, menata hubungan antarkelompok, menegakkan hukum, serta membangun kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Di sana terlihat bahwa kekuasaan bukanlah instrumen untuk memenuhi ambisi pribadi atau kelompok, melainkan amanah untuk menghadirkan keadilan dan melindungi masyarakat.
Dari keteladanan tersebut, kita belajar bahwa pemerintahan yang baik tidak cukup hanya memiliki legitimasi kekuasaan. Ia harus dibangun di atas kejujuran, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Ketika Tanah Suci dan Tanah Air Bertemu dalam Sebuah Refleksi
Di tengah suasana spiritual di Masjidil Haram, perhatian saya sesekali tertuju pada perkembangan politik dan hukum di Tanah Air. Indonesia sedang menghadapi dinamika yang tidak sederhana. Berbagai peristiwa politik dan hukum memperlihatkan bahwa persoalan kekuasaan, etika penyelenggaraan negara, serta penghormatan terhadap konstitusi masih menjadi pekerjaan besar dalam perjalanan demokrasi kita.
Salah satu peristiwa yang menyita perhatian adalah dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia yang menyeret sejumlah perwira Polri, termasuk sosok berinisial LSP. Perkembangan penanganan perkara tersebut menunjukkan betapa seriusnya persoalan penyalahgunaan kewenangan ketika instrumen negara diduga digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan batas-batas hukum.
Penyadapan pada dasarnya bukan tindakan yang secara mutlak dilarang. Dalam keadaan tertentu, penyadapan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dan perlindungan kepentingan negara. Namun, justru karena menyentuh hak privasi dan kebebasan warga negara, kewenangan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, prosedur yang ketat, serta mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila benar terdapat tindakan penyadapan tanpa kewenangan atau di luar tujuan yang dibenarkan hukum, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran prosedur teknis. Hal itu dapat menjadi persoalan serius dalam hukum administrasi negara, hukum pidana, bahkan konstitusionalisme.
Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan tidak pernah bersifat absolut. Setiap pejabat publik hanya dapat bertindak berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan kewenangan di luar dasar, tujuan, dan batas yang ditentukan hukum dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau tindakan melampaui kewenangan (ultra vires).
Di sinilah prinsip negara hukum diuji. Tidak boleh ada institusi, pejabat, ataupun individu yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Bahkan Presiden sekalipun harus tunduk pada hukum. Terlebih lagi, aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi penjaga hukum tidak boleh justru menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan kepada institusi tidak boleh ditempatkan di atas kesetiaan kepada konstitusi. Institusi negara harus dijaga, tetapi menjaga institusi bukan berarti menutupi kesalahan orang-orang yang berada di dalamnya. Justru penegakan hukum yang transparan, independen, dan adil merupakan cara terbaik untuk memulihkan kepercayaan publik.
Dinamika Wakil Presiden dan Konstitusionalisme Kekuasaan
Persoalan lain yang berkembang dalam dinamika politik nasional adalah isu pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia dan respons politik sejumlah anggota DPR melalui penggunaan hak menyatakan pendapat.
Persoalan ini menarik untuk dilihat dari perspektif hukum tata negara. Sebab, dalam sistem presidensial Indonesia, jabatan Presiden dan Wakil Presiden memang memiliki legitimasi elektoral yang kuat karena dipilih secara langsung dalam satu pasangan. Namun, legitimasi elektoral tidak berarti jabatan tersebut berada di luar mekanisme pertanggungjawaban konstitusional.
Pertama-tama, perlu dibedakan antara pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusional. Keduanya merupakan dua jalur hukum yang berbeda.
Apabila Wakil Presiden benar-benar mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri, persoalan tersebut berkaitan dengan berhentinya Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Calon pengganti berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden, dengan memperhatikan ketentuan konstitusi.
Dengan demikian, pengunduran diri tidak serta-merta berarti Wakil Presiden diberhentikan oleh DPR. Harus terdapat pernyataan pengunduran diri yang jelas dan proses ketatanegaraan untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan tersebut.
Kedua, apabila persoalannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden, mekanisme yang berlaku adalah mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.
Dalam konteks ini, DPR memiliki hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak tersebut juga dijabarkan dalam Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Mekanismenya tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik atau perbedaan pandangan. Secara konstitusional, terdapat tahapan yang harus dilalui:
1. Tahap DPR. Anggota DPR mengajukan usul hak menyatakan pendapat sesuai persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Usulan tersebut dibahas melalui mekanisme kelembagaan, termasuk pembentukan panitia khusus untuk melakukan pendalaman terhadap materi pendapat DPR.
2. Tahap Mahkamah Konstitusi. Apabila pendapat DPR menyangkut dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.
3. Tahap MPR. Apabila Mahkamah Konstitusi membenarkan pendapat DPR, proses dilanjutkan ke MPR. MPR kemudian mengambil keputusan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sidang paripurna sesuai persyaratan kuorum dan persetujuan yang ditentukan UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 memberikan batasan yang tegas mengenai alasan pemberhentian, yaitu pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dengan demikian, hak menyatakan pendapat bukanlah instrumen untuk menjatuhkan Wakil Presiden semata-mata karena dinamika politik. Ia merupakan instrumen pengawasan konstitusional yang harus didasarkan pada alasan hukum, bukti, dan prosedur yang sah.
Di sinilah pentingnya membedakan antara pertanggungjawaban politik dan pertanggungjawaban hukum. Kritik politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, pemberhentian pejabat yang memperoleh mandat konstitusional harus mengikuti mekanisme konstitusi. Jangan sampai hukum hanya menjadi alat untuk membenarkan kehendak politik, sebab apabila hal itu terjadi, demokrasi justru kehilangan fondasi negara hukumnya.
Hari Pahlawan dan Krisis Keteladanan Kekuasaan
Hari Pahlawan seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tabur bunga, upacara, atau penghormatan terhadap mereka yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan. Makna kepahlawanan perlu diterjemahkan ke dalam perilaku penyelenggara negara saat ini.
Para pahlawan berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan bangsa dari penjajahan. Generasi sekarang menghadapi tantangan yang berbeda. Kita mungkin tidak lagi berhadapan dengan penjajah dalam bentuk kolonialisme fisik, tetapi kita berhadapan dengan ancaman korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dan politik yang terlalu berorientasi pada kepentingan kekuasaan.
Dalam konteks tersebut, perjuangan masa kini adalah memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan akhir. Jabatan tidak boleh menjadi alat untuk memperkaya diri, mempertahankan pengaruh, atau mengamankan kepentingan kelompok. Jabatan publik adalah amanah yang mengandung kewajiban moral, hukum, dan konstitusional.
Keteladanan Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran penting mengenai hal ini. Beliau mengajarkan bahwa pemimpin harus berlaku adil, mendengar aspirasi masyarakat, menepati janji, menjaga amanah, dan tidak membeda-bedakan manusia di hadapan hukum. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan cita-cita negara hukum modern: pemerintahan yang dibatasi oleh hukum, kekuasaan yang dapat diawasi, dan hak masyarakat yang wajib dilindungi.
Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar kuat secara politik, tetapi juga kuat secara moral. Pemimpin yang tidak hanya pandai membangun koalisi, tetapi mampu membangun kepercayaan. Pemimpin yang tidak sekadar mempertahankan kekuasaan, tetapi memahami bahwa kekuasaan memiliki batas waktu dan pertanggungjawaban.
Kita juga membutuhkan lembaga negara yang bekerja berdasarkan kewenangan konstitusionalnya. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, bukan semata-mata mengikuti kalkulasi politik. Aparat penegak hukum harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Lembaga peradilan harus menjaga independensi. Sementara pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa lama seseorang berkuasa, seberapa besar koalisi yang dibangun, atau seberapa kuat pengaruh politik yang dimiliki. Ukuran sesungguhnya adalah apakah rakyat memperoleh keadilan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, dan kehidupan yang layak.
Dari Masjidil Haram untuk Indonesia
Duduk di tengah jutaan umat manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia, saya kembali merenungkan makna kepahlawanan dan kepemimpinan. Di hadapan Ka’bah, sekat-sekat kekuasaan, jabatan, kekayaan, dan status sosial seolah kehilangan maknanya. Semua manusia berdiri dalam kesetaraan sebagai hamba Allah SWT.
Pemandangan ini mengajarkan bahwa pada akhirnya, setiap kekuasaan akan berakhir dan setiap jabatan akan dipertanggungjawabkan. Yang akan tetap dikenang bukanlah seberapa tinggi jabatan yang pernah diduduki, melainkan seberapa besar manfaat yang telah diberikan kepada sesama.
Refleksi Hari Pahlawan dari Tanah Suci ini menjadi pengingat bahwa Indonesia tidak kekurangan orang-orang cerdas, tetapi bangsa ini membutuhkan lebih banyak keteladanan. Kita tidak kekurangan aturan hukum, tetapi membutuhkan keberanian untuk menegakkannya secara konsisten. Kita tidak kekurangan pemimpin, tetapi membutuhkan pemimpin yang benar-benar memahami bahwa rakyat adalah tujuan utama penyelenggaraan negara.
Semoga para pemimpin bangsa diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah, kejernihan hati untuk membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat, serta kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan tanggung jawab yang kelak harus dipertanggungjawabkan.
Dari Masjidil Haram, saya berdoa semoga Indonesia senantiasa dijauhkan dari perpecahan, ketidakadilan, keserakahan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Semoga para pemimpin kita diberikan kebijaksanaan, integritas, dan keberanian untuk menempatkan kesejahteraan rakyat di atas segala kepentingan politik.
Semoga bangsa ini tidak hanya menjadi negara yang besar secara geografis dan ekonomi, tetapi juga besar dalam keadilan, kemanusiaan, akhlak, dan peradaban.
Sebagaimana doa dan harapan yang termaktub dalam Al-Qur’an Surah Saba’ ayat 15:
بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ
Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.
Negeri yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun.
Sebuah cita-cita tentang negeri yang masyarakat dan pemimpinnya senantiasa bersyukur, taat kepada Allah SWT, berakhlak mulia, menegakkan keadilan, menjaga amanah, dan menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai orientasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selamat Hari Pahlawan. Dari Makkah, untuk Indonesia.
Semoga Allah SWT senantiasa menjaga negeri ini dan membimbing para pemimpinnya menuju jalan kebaikan.
